Info

Sekilas Tentang Bantuan Sosial

Apa itu Bantuan Sosial ?

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

    Tanya - Jawab Seputar Dana Bantuan Sosial

    • Dana bantuan sosial ditujukan kepada:
    • Individu, keluarga, masyarakat, atau kelompok masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum
    • Lembaga non pemerintah bidang pendidikan, keagamaan dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

    Tujuan dalam penyaluran dana bantuan sosial adalah:

    • rehabilitasi sosial, khususnya bertujuan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Jenis kegiatan rehabilitasi sosial meliputi :
    1. pelatihan vokasional,
    2. pembinaan kewirausahaan,
    3. bimbingan mental spiritual,
    4. bimbingan fisik,
    5. pelayanan aksesibilitas,
    6. bimbingan sosial dan konseling,
    7. bantuan dan asistensi sosial, dan/atau
    8. bimbingan resosialisasi.
    • perlindungan sosial, ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. Jenis kegiatan perlindungan sosial meliputi :
      1. bantuan langsung,
      2. penyediaan kelembagaan,
      3. penguatan kelembagaan,
      4. advokasi sosial, dan/atau
      5. bantuan hukum.
    • pemberdayaan sosial, ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnyaJenis kegiatan pemberdayaan sosial meliputi :
      1. peningkatan kemauan dan kemampuan,
      2. pelatihan keterampilan,
      3. pemberian stimulan modal,
      4. peralatan usaha dan tempat usaha,
      5. peningkatan akses pemasaran hasil usaha,
      6. penataan lingkungan,
      7. penguatan keserasian sosial, dan
      8. pendampingan.
    • jaminan sosial, merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Jenis jaminan sosial meliputi tunjangan berkelanjutan dan batuan uran asuransi kesejahteraan sosial.
    • penanggulangan kemiskinan, adalah kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Kegiatan penanggulangan sosial ini meliputi :
      1. penyuluhan dan bimbingan sosial;
      2. pelayanan sosial,
      3. penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha,
      4. penyediaan akses pelayanan kesehatan dasar,
      5. penyediaan akses pelayanan pendidikan dasar,
      6. penyediaan akses pelayanan perumahan dan pemukiman, dan
      7. penyediaan akses pelatihan, modal usaha, dan pemasaran hasil usaha.
    • penanggulangan bencana, meliputi :
      1. penyediaan dan penyiapan pasokan pemenuhan kebutuhan dasar, berupa air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, kesehatan, dan penampungan;
      2. pemulihan darurat prasarana dan sarana,
      3. bantuan perbaikan rumah masyarakat,
      4. santunan duka cita, dan
      5. santunan kecacatan.
      Bantuan sosial dapat berupa barang atau uang. Adapun bantuan sosial berupa uang, hanya ditujukan untuk operasional, bukan untuk tujuan belanja modal
    • Besaran jumlah Bantuan Sosial bervariasi antara berbagai kategori penerima. Adapun besarannya diatur paling besar sebagai berikut :
    • Individu dan/atau keluarga, diberikan sebesar Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah)
    • Masyarakat, diberikan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
    • Lembaga non pemerintahan, diberikan sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah)
    • Usulan dana bantuan sosial dapat diirimkan melalui situs web Pemerintah Daerah, atau secara tertulis. Usulan secara tertulis dapat dikirimkan ke alamat:
    • (ALAMAT KANTOR BUPATI)
    • Adapun usulan yang dikirimkan melalui situs web, dapat diproses lebih lanjut apabila pemohon menyampaikan dokumen tertulis paling lambat 2 (dua) hari setelah mengisi permohonan melalui situs web.
      Batas waktu permohonan tertulis harus diterima oleh pemerintah paling lambat bulan April, untuk pengajuan tahun berikutnya (T-1). Permohonan yang diterima setelah bulan April dianggap gugur.
      Permohonan tertulis dari lembaga non Pemerintah paling sedikit dilengkapi dokumen :
    • Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat. Surat permohonan ini harus ditandatangan dan dibubuhi ketua, sekretaris, atau sebutan lainnya
    • Proposal, sekurang-kurangnya memuat :
      1. Latar belakang |
      2. maksud dan tujuan |
      3. rencana anggaran biaya |
      4. Susunan pengurus |
    • Lampiran Proposal terdiri dari :
      1. Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara pengurus |
      2. Surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat |
      3. Foto lokasi kegiatan |
      4. Surat pernyataan tidak duplikasi kegiatan |
      5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) |
      6. Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan HAM |
      7. Akte Notaris |
      8. Bukti kepemilikan gedung atau buktikontrak /sewa gedung/bangunan bagi lembaga yang kantornya menyewa |
      9. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten |
      Permohonan tertulis dari individu, keluarga dan masyarakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a, paling sedikit dilengkapi dokumen :
    • Surat permohonan yang ditujukan kepada Gubernur diketahui oleh kepala desa/lurah dan camat setempat kecuali untuk individu dan keluarga harus juga ditandatangani dan dibubuhi cap oleh RT/RW
    • Proposal, sekurang-kurangnya memuat :
      1. maksud dan tujuan |
      2. rencana anggaran biaya.
    • Lampiran Proposal terdiri dari :
      1. Foto Copy KTP |
      2. Surat keterangan domisili dari Desa/Lurah setempat.
      Calon penerima bantuan sosial berupa uang mengajukan permohonan pencairan kepada gubernur, melalui SKPD terkait.
    • Lembaga non Pemerintah, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
      1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial |
      2. Rencana Anggaran Biaya |
      3. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan lembaga |
      4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama lembaga Penerima Bantuan Sosial yang dilegalisir bank bersangkutan |
      5. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, Ketua lembaga, dan dibubuhi stempel |
      6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak |
      7. Pakta Integritas.
    • Masyarakat, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
      1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial |
      2. Rencana Anggaran Biaya |
      3. salinan/fotocopy KTP atas nama pimpinan masyarakat |
      4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Pimpinan Masyarakat Penerima Bantuan Sosial yang dilegalisir bank bersangkutan |
      5. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh pimpinan atau sebutan lain, Pimpinan masyarakat, dan dibubuhi stempel |
      6. surat pernyataan tanggungjawab mutlak |
      7. Pakta Integritas.
    • Individu dan/atau keluarga, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
      1. Surat permohonan pencairan Bantuan Sosial |
      2. Rencana Anggaran Biaya |
      3. salinan/fotocopy KTP |
      4. salinan/fotocopy rekening bank yang masih aktif atas nama Penerima Bantuan Sosial yang dilegalisir bank bersangkutan |
      5. kuitansi rangkap 3 (tiga), terdiri dari 2 (dua) bermaterai cukup, ditandatangani oleh penerima Bantuan Sosial
      SKPD terkait akan menyerahkan barang kepada penerima bantuan sosial. Adapun syaratnya adalah sebagai berikut:
    • Untuk individu, terdiri atas :
      1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap Penerima Bantuan Sosial |
      2. salinan/fotocopy KTP atas nama Bantuan Sosial |
      3. surat pernyataan tanggungjawab.
    • Untuk keluarga, terdiri atas :
      1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dicantumkan nama lengkap kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial |
      2. salinan/fotocopy KTP atas nama kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial |
      3. surat pernyataan tanggung jawab.
    • Untuk kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah, terdiri atas :
      1. Berita Acara Serah Terima rangkap 4 (empat) yang terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup, ditandatangani dan dibubuhi cap, serta dicantumkan nama lengkap ketua/pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah |
      2. salinan/fotocopy KTP ketua / pimpinan atau sebutan lain kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah |
      3. surat pernyataan tanggung jawab.
      Betul Anda harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana bantuan sosial yang telah diterima, meliputi :
    • Laporan penggunaan yang memuat realisasi penggunaan/peruntukan dan uraian mengenai Bantuan Sosial yang diterima sesuai dengan proposal yang telah disetujui, serta ditandatangani oleh kepala keluarga Penerima Bantuan Sosial,
    • Surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal yang telah disetujui,
    • Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Penerima Bantuan Sosial berupa uang,
    • Salinan Berita Acara Serah Terima barang bagi Penerima Bantuan Sosial berupa barang.
    • Untuk kepentingan audit, Anda harus menyimpan bukti-bukti pengeluarannya dan salinan berita acara serah terima.
      Laporan penggunaan Bantuan Sosial berupa uang dan barang disampaikan oleh Penerima Bantuan Sosial kepada Gubernur melalui SKPD Pengguna Anggaran Bantuan Sosial paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai melalui :
    • Kepala DPKAD selaku PPKD untuk bantuan sosial berupa uang,
    • Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran bantuan sosial untuk bantuan sosial berupa barang.
      Ya, penerima hibah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya disebabkan hal sebagai berikut :
    • penerima hibah tidak melaporkan penggunaan dana,
    • penerima hibah belum melengkapi/didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (bukti tidak memadai) sebagaimana dipersyaratkan dalam NPHD,
    • penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
    • Sanksi yang dikenakan kepada penerima dana bantuan sosial yang tidak memberikan laporan, salah satunya adalah dengan memerintahkan penerima untuk menyetorkan kembali dana yang telah diterimanya ke Kas Daerah Kabupaten Garut