Info

Sekilas Tentang Hibah

Apa itu Hibah ?

Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

.

Tanya - Jawab Seputar Dana Hibah

    1. Institusi pemerintah, dalam hal ini adalah satuan kerja dari kementrian atau lembaga pemerintah non kementrian yang wilayah kerjanya berada di daerah. 2. Masyarakat, diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang :
  • Perekonomian
  • Pendidikan
  • Kesehatan
  • Keagamaan
  • Kesenian
  • Adat Istiadat
  • Keolahragaan non-profesional
  • 3. Organisasi kemasyarakatan (ormas) , meliuti irganisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan aturan Perundang-undangan yang berlaku, mencakup :
  • Ormas Berbadan Hukum
  • Ormas Tidak Berbadan Hukum
  • Organisasi Tertentu
    Syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana hibah dari institusi pemerintah adalah :
  • Penetapan sebagai satuan kerja kementerian atau lembaga yang wilayah kerjanya di Daerah
  • Berkedudukan dalam wilayah Daerah
  • Mengajukan permohonan tertulis yang ditunjukan kepada gubernur dan dibubuhi cap dan tanda tangan pimpinan, ketua, kepala (atau sebulan lainnya) instansi atau satuan kerja terkait
  • Proposal usulan dana hibah, yang berisi paling sedikit :
  • Latar Belakang
  • Maksud dan Tujuan
  • Rencana Penggunaan
  • Sasaran Program
  • Rencana Anggaran Belanja Hibah
  • Struktur Organisasi
  • Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Anggaran dan bersedia melaporkan hibah ke Kementerian Keuangan dan Instansi Induk
  • NPWP
  • Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi
    Syarat yang harus dipenuhi oleh calon penerima dana hibah dari organisasi kemasyarakatan berbadan hukum adalah :
  • Memiliki Kepengurusan yang Jelas
  • Mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Banten
  • Memiliki Sekretariat Tetap
  • Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada Gubernur, Serta Diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat, Serta Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris (atau sebutan lainnya)
  • Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
  • Latar Belakang
  • Maksud dan Tujuan
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Rencana Pelaksanaan Kegiatan
  • Profil Lembaga
  • Susunan Pengurus
  • Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun Sebelumnya
  • Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :
  • Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi
  • Rekomendasi dari Instansi Terkait Kabupaten/Kota
  • Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah Setempat
  • Foto Lokasi Kegiatan
  • Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM
  • Akte Notaris
  • Bukti Kepemilikan Gedung atau Bukti Kontrak/Sewa Gedung/Bangunan Bagi Lembaga yang Kantor Sekretariatnya Menyewa
  • Gambar Teknis Untuk Kegiatan Konstruksi
  • Bukti Kepemilikan Status Tanah yang Akan Dibangun Atar Nama Lembaga
  • Memiliki Kepengurusan yang Jelas
  • Mendapat Pengesahan Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
  • Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Banten
  • Memiliki Sekretariat Tetap
  • Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada Gubernur, dan Diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat, Serta Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris(atau sebutan lainnya)
  • Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
  • Latar Belakang
  • Maksud dan Tujuan
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Rencana Pelaksanaan Kegiatan
  • Profil Lembaga
  • Susunan Pengurus
  • Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun Sebelumnya
  • Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :
  • Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus dan Nomor Telepon yang Bisa Dihubungi
  • Rekomendasi dari Instansi Terkait Kabupaten/Kota
  • Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah Setempat
  • Foto Lokasi Kegiatan
  • Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Surat Pengesahan Badan Hukum dari Kementrian Hukum dan HAM
  • Akte Notaris
  • Bukti Kepemilikan Gedung atau Bukti Kontrak/Sewa Gedung/Bangunan Bagi Lembaga yang Kantor Sekretariatnya Menyewa
  • Gambar Teknis Untuk Kegiatan Konstruksi
  • Kepengurusannya Ditunjuk dan Ditetapkan oleh Organisasi Induk atau Gubernur
  • Berkedudukan Dalam Wilayah Administrasi Pemerintah Provinsi Banten
  • Memiliki Sekretariat Tetap
  • Permohonan Tertulis yang Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris(atau sebutan lainnya), Ditujukan Kepada Gubernur
  • Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
  • Latar Belakang
  • Maksud dan Tujuan
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Profil Lembaga
  • Susunan Pengurus
  • Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :
  • Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus/Panitia
  • Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Pengurus
  • Surat Pernyataan Tidak Duplikasi Kegiatan
  • Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
  • Memiliki Kepengurusan yang Jelas dan Diketahui oleh Pejabat Setempat Serendah-Rendahnya Kepala Desa/Lurah
  • Berkedudukan Dalam Wilayah Daerah
  • Permohonan Tertulis yang Ditujukan Kepada Gubernur, yang Diketahui oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat Setempat, Serta Ditandatangani dan Dibubuhi Cap oleh Ketua dan Sekretaris(atau sebutan lainnya)
  • Proposal Urusan, yang Minimal Memuat :
  • Latar Belakang
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Profil Lembaga
  • Susunan Pengurus / Panitia
  • Surat Pernyataan Tidak Menerima Hibah Tahun Sebelumnya
  • Lampiran Proposal yang Terdiri Dari :
  • Foto Copy KTP Ketua, Sekretaris dan Bendahara Pengurus/Panitia, dan Nomor Telepon yang Dapat Dihubungi
  • Rekomendasi dari Instansi Terkait Kabupaten/Kota
  • Surat Keterangan Domisili dari Desa/Lurah Setempat
  • Foto Lokasi Kegiatan
    Setelah seluruh persyaratan telah dipenuhi dan dilengkapi, silahkan kirimkan permohonan ke alamat :
  • (ALAMAT)
    Anda tetap harus mengirimkan hardcopy usulan. Usulan diharapkan dapat dikirimkan paling lambat 2 hari setelah Anda menyampaikan usulan melalui web.
    Organisasi tertentu adalah organisasi yang dibentuk berdasarkan amanat peraturan perundang-undangan atau kewenangan.
    Ya, tim kami akan memastikan seluruh kontak, alamat, dan syarat administratif yang Anda ajukan terverifikasi. Hal ini ditujukan agar dana masyarakat melalui APBD dapat tersalurkan secara bertanggung jawab.
    Pencairan dana hibah yang disetujui akan dilakukan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah. Calon penerima dana hibah mengajukan permohonan pencairan kepada Gubernur melalui kepala SKPD/unit kerja terkait berupa : 1. Pemerintah, minimal menyampaikan :
  • Surat Permohonan Pencairan Hibah
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Salinan/Foto Copy KTP Penerima Hibah
  • Salinan/Foto Copy Rekening Bank yang Masih Aktif Atas Nama Instansi yang Dilegalisir Bank Bersangkutan
  • Kuitansi Rangkap 3(tiga), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani dan Dibubuhi Cap Instansi Serta Dicantumkan Nama Lengkap Pimpinan Instansi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab yang Ditandatangani diatas Materai yang Cukup
  • Pakta Integritas
  • 2. Masyarakat, Minimal Menyampaikan :
  • Surat Permohonan Pencairan Hibah
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Salinan/Foto Copy KTP Atas Nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah
  • Salinan/Foto Copy Rekening Bank yang Masih Aktif Atas Nama Kelompok Masyarakat Penerima Hibah yang Dilegalisir Bank Bersangkutan
  • Kuitansi Rangkap 3(tiga), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani Oleh Pimpinan atau Sebutan Lain Ketua Kelompok Masyarakat, dan Dibubuhi Stempel
  • Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang Ditandatangani di Atas Materai yang Cukup
  • Pakta Integritas
  • 3. Organisasi Kemasyarakatan, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
  • Surat Permohonan Pencairan Hibah
  • Rencana Anggaran Biaya
  • Salinan/Foto Copy KTP Atas Nama Ketua Kelompok Masyarakat Penerima Hibah
  • Salinan/Foto Copy Rekening Bank yang Masih Aktif Atas Nama Kelompok Masyarakat Penerima Hibah yang Dilegalisir Bank Bersangkutan
  • Kuitansi Rangkap 3(tiga), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani Oleh Pimpinan atau Sebutan Lain Ketua Kelompok Masyarakat, dan Dibubuhi Stempel
  • Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak yang Ditandatangani di Atas Materai yang Cukup
  • Pakta Integritas
    Setelah SKPD terkait melakukan proses pengadaan barang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, Penyerahan Hibah Barang atau Jasa dilakukan oleh Kepala SKPD terkait kepada : 1. Pemerintah, minimal menyampaikan :
  • Berita Acara Serah Terima Dalam RAngkap 4(empat), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani dan Distempel Instansi
  • Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  • Salinan/FotoCopy KTP Atas Nama Pimpinan Lembaga/Organisasi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
  • Pakta Integritas
  • 2. Masyarakat, Minimal Menyampaikan :
  • Berita Acara Serah Terima Dalam RAngkap 4(empat), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani Oleh Pimpinan Lembaga/Organisasi dan Distempel Instansi
  • Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  • Salinan/FotoCopy KTP Atas Nama Pimpinan Lembaga/Organisasi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
  • Pakta Integritas
  • 3. Organisasi Kemasyarakatan, dilengkapi persyaratan administrasi sekurang-kurangnya meliputi :
  • Berita Acara Serah Terima Dalam RAngkap 4(empat), Terdiri dari 2(dua) Bermaterai Cukup, Ditandatangani Oleh Pimpinan Lembaga/Organisasi dan Distempel Instansi
  • Naskah Perjanjian Hibah Daerah
  • Salinan/FotoCopy KTP Atas Nama Pimpinan Lembaga/Organisasi
  • Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak
  • Pakta Integritas
    Jika tidak terjadi sengketa kepengurusan pimpinan organisasi/lembaga, dana hibah tetap dapat dicairkan, dengan tambahan syarat sebagai berikut :
  • Jika pimpinan organisasi lembaga meninggal dunia, harus dibuktikan dengan surat keterangan kematian dari kelurahan/kepala desa dan dilengkapi dengan surat keputusan pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan
  • pergantian pimpinan organisasi/lembaga karena alasan lain, harus dilengkapi dengan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa bagi organisasi/lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan musyawarah, juga dilengkapi dengan surat keputusan pergantian/pengangkatan pimpinan organisasi/lembaga yang bersangkutan
  • Adapun jika terjadi sengketea kepengurusan, maka alokasi anggaran hibah untuk organisasi/lembaga yang bersangkutan dianggap batal demi hukum.
    Ya, setiap penerima dana hibah harus melaporkan penggunaan dana hibah. Selain itu penerima dana hibah bertanggung jawab secara formal dan materal atas penggunaan dana hibah yang diterimanya.
  • Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait
  • Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Gubernur melalui Kepala SKPD Terkait
    1. Laporan penggunaan hibah yang bermaterai cukup dan ditandatangani serta dibubuhi cap. Laporan ini berisi antara lain :
  • Jsurat pengantar yang ditujukan kepada Gubernur
  • ruang lingkup kegiatan/penjelasan kegiatan yang telah dilaksanakan
  • realisasi penerimaan dan pengeluaran Hibah uang
  • realisasi penggunaan hibah
  • lampiran yang diperlukan seperti : Foto visual kegiatan & Fotokopi buku rekening bank untuk hibah uang
  • 2. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD
    Penggunaan dana hibah harus dilaporkan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya
    Ya, penerima hibah dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya disebabkan hal sebagai berikut :
  • penerima hibah tidak melaporkan penggunaan dana
  • penerima hibah belum melengkapi/didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap dan sah (bukti tidak memadai) sebagaimana dipersyaratkan dalam NPHD
  • penerima hibah tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya
  • Sanksi yang dikenakan kepada penerima dana bantuan sosial yang tidak memberikan laporan, salah satunya adalah dengan memerintahkan penerima untuk menyetorkan kembali dana yang telah diterimanya ke Kas Daerah Kabupaten Garut